Sejarah Pengembalian Irian Barat – Salah satu masalah kedaulatan terbesar di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Konflik yakni muncul dalam ketika Belanda tidak ingin meninggalkan Irlandia Barat untuk Republik Indonesia.
Kenyataannya, masalah dengan Irlandia Barat tidak mudah dipecahkan karena Belanda masih bersikeras mempertahankan wilayah tersebut. Akibatnya, dalam sebuah permintaan Indonesia yakni tetap terhambat.
Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan secara jelas dan lengkap yakni mengenai Sejarah Pengembalian Irian Barat. Untuk ulasan selengkapnya, yukk… Simak sebagai berikut.
Bagaimanakah Latar Belakangnya ?
Sebelum dalam sebuah nama Papua Barat (Irian) yakni telah dikenal, terdapat banyak nama yang berkaitan dengan pulau ini di ujung timur Indonesia, Contohnya pada akhir 1300, ketika kerajaan Majapahit menyebut Papua dengan dua nama, yaitu Sram dan Wanin.
Pada 1545 pelaut Spanyol Inigo Ortiz de Retes yakni telah memberi nama Nueva Guinee, dan kurang lebih 1646 Kerajaan Tidore memberi nama ke pulau ini Papa-Ua, yang kemudian dapat diubah dengan menjadi negara Papua.
Selama dalam sebuah pemerintahan kolonial Belanda, daerah ini yakni dapat dikenal sebagai Dutch New Guinea atau Nederlands Nieuw-Guinea, Nugini Belanda atau Nugini Nederland. Adanya sebuah proses pada sebuah nama Papua untuk Irian adalah proses sejarah yang dibahas dengan tulisan tersebut.
Untuk menghormati dengan sebuah proses sejarah, karena itu penulis akan menggunakan kata Irian lebih sering untuk diskusi lebih lanjut, karena sesuai dengan topik dan judul tulisan tersebut.
Terletak di sebuah bagian paling timur Indonesia, pulau ini terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya seperti emas dan bahan-bahan industri lainnya, yang menjadikan Irlandia Barat daya tarik khusus bagi negara-negara kolonial, termasuk Belanda yang telah menjajah dari suatu wilayah Irlandia Barat sejak 1828.
Dapat ditunjukkan oleh warisan Fort Fort Bus di Teluk Triton, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Nama Ford du Bus berasal dari sebuah nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang telah berkuasa saat itu yakni L.P.J. Burggraaf du Bus de Gisignies.
Secara politik, dengan kolonialisme Belanda di Papua Barat baru dimulai pada tahun 1898, ketika parlemen Belanda menyetujui pembentukan struktur pemerintahan pertama di Fakfak dan Manokwari di bawah komando gubernur Hindia Belanda di wilayah Batavia.
Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Bidang Diplomasi
Setelah satu tahun, Irian yakni masih dapat dikendalikan dengan Belanda dan dalam segala upaya bilateral gagal. Pemerintah Indonesia telah membawa masalah Irian ke Majelis Umum PBB sejak 1954. Masalah Irian telah berulang kali dimasukkan dalam sesi Majelis Umum PBB, tetapi ia tidak pernah bisa mendapatkan jawaban positif.
Pada sesi Majelis Umum 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia Roeslan Abdulgani yakni dapat mengatakan dalam pidatonya bahwa Indonesia akan mengambil jalan yang berbeda yang tidak akan mengarah pada perang untuk menyelesaikan perselisihan Iran dengan Belanda jika sesi ke-12 Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap tidak berhasil, disetujui dalam sebuah resolusi Irian Barat.
Pembebasan Irlandia dalam bagian Barat adalah tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan kelompok. Klaim tersebut didasarkan pada pembukaan UUD 1945 yakni “Sebagai membentuk pemerintah Indonesia yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menumpahkan semua darah Indonesia.”
Sementara Irian adalah bagian mutlak dari pertumpahan darah Indonesia. Itulah sebabnya tidak ada kabinet dalam sebuah sistem parlementer yang telah menyimpang dari sebuah persyaratan nasional tersebut.
Setelah jalan damai yang telah diikuti selama satu dekade belum membebaskan Irlandia Barat, dalam sebuah pemerintah Indonesia yakni dapat memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda. Dalam konteks ini, operasi pembebasan Irlandia dilakukan di seluruh negeri pada tahun 1957, dimulai dengan pengambilalihan perusahaan Belanda di wilayah Indonesia oleh pekerja.
Untuk mencegah terjadinya sebuah anarki dan memenuhi aspirasi rakyat, Kepala Staf Angkatan Darat yang bernama Jenderal Nasution, yakni telah memutuskan untuk mengambil alih dalam semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya terhadap pemerintah.
Usaha Pembebasan Irian Barat di Bidang Militer
Sebagai bagian dari persiapan militer untuk membangkitkan kecemburuan melalui konfrontasi, pemerintah Indonesia mencari bantuan senjata di luar negeri. Senjata pada awalnya diharapkan datang dari sebuah negara-negara dari bagian Blok Barat, khususnya di wilayah Amerika, tetapi tidak berhasil. Kemudian dalam sebuah upaya pembelian senjata yakni dapat dipindahkan ke Uni Soviet.
Pada bulan Desember tahun 1960, yang bernama Jenderal Nasution yakni dapat melakukan sebuah perjalanan ke Moskow untuk menyelesaikan kontrak penjualan senjata. Pada tahun 1961, Jenderal Nasution yakni telah mengunjungi beberapa negara, diantaranya ialah India, Australia, Pakistan, Prancis, Jerman, Inggris, dan lain sebagainya. Untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan terhadap negara-negara itu jika ada perang antara Belanda dan Indonesia.
Kesimpulan Kasad adalah bahwa negara-negara ini tidak memiliki sebuah hubungan dengan Belanda di bidang bantuan militer, meskipun negara-negara ini menekankan bahwa perang dihindari dan beberapa bahkan menganjurkan dalam posisi Belanda.
Baca Juga :
Demikian pembahasan yang telah kami sampaikan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Sejarah pengembalian Irian Barat. Semoga ulasan ini, dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda semuanya.
